Bubarkan IPDN, IKAPTK Sulut Tantang Pernyataan Gubernur DKI

Ketua IKAPTK Sulut, Drs M.M Onibala dan Sekum IKAPTK Sulut, Jemmy Ringkuangan AP,M,Si.

SULUT,Elnusanews – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, AHOK yang menyebutkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk di bubarkan mendapatkan kritikkan pedas oleh kalangan stekeholders pemerintahan.

Sekum IKAPTK Sulut, Jemmy Ringkuangan AP,M,Si.

Salah satunya adalah Ikatan Kekeluargaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulawesi Utara (SULUT).

Ketua Ikatan Kekeluargaan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulut, Drs M.M Onibala melalui Sekretaris Umumnya, Jemmy Ringkuangan AP, M.Si menyebutkan, Ahok sebagai Gubernur yang mendapat mandat negara barangkali belum mengerti dan memahami dengan benar kultur dan struktur pemerintahan, sehingga dirinya meminta kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan IPDN yang notabene dibentuk oleh Presiden Soekarno. Kendati Presiden Jakowi telah menetapkan kampus IPDN sebagai pusat revolusi mental, akan tetapi Ahok justru melawan kebijakan Presiden Jakowi dengan meminta agar IPDN dibubarkan.

‘’Sebagai Gubernur yang harusnya melindungi aset negara justru melawan negara dengan meminta IPDN sebagai institusi negara yang sah untuk dibubarkan. Sikap Ahok sebagai Gubernur tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara dan mengangkangi etika birokrasi sebagai aparatur negara,’’ ungkap Ketua KNPI Minahasa ini, kepada elnusanews.com, Selasa (8/9) di Ruang kerjanya.

Lanjut Ringkuangan yang juga adalah pimpinan berbagai Ormas Adat dan LSM di Sulut, bajwa faktanya adalah Ahok sebagai pejabat negara justru menyatakan opini yang menimbulkan konstroversi dan meresahkan harmoni kehidupan pemerintahan di negara ini. Pernyataan Ahok tersebut dapat menyebabkan disharmoni kehidupan sosial di masyarakat. Karena itu, ‘’Kami keluarga besar IKAPTK Provinsi Sulut meminta Ahok agar mempertanggungjawabkan pernyataannya tersebut. Ahok seharusnya belajar etika birokrasi di IPDN dulu baru bisa menduduki jabatan seorang Gubernur,’’ kata Ringkuangan yang akrab disapa JR yg juga Ketua FORKI Sulut ini.

Kata JR lagi, Barangkali Ahok pernah kecewa dengan perilaku negatif alumni . Namun tidak semua alumni IPDN berperilaku negative. ‘ Itu oknum alumni" ungkap JR. Sebagai seorang Gubernur harusnya melindungi dan tidak mengeneralisir alumni apalagi secara kelembagaan, itu tidak mencerminkan perilaku seorang pejabat negara  apalagi seorang negarawan. (Roker)