DEPROV,Elnusanews -- Personil komisi III DPRD Sulut Hi. Amir Liputo, SH angkat bicara soal polemik belum jelasnya anggaran pembiayaan bagi penyelanggara pemilu, baik KPUD dan Bawaslu pada perhelatan Pemilihan Bupati Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan (MINSEL) yang berbuntut terancamnya penyelenggaraan Pilgub dan Pilbup di Minsel.
Politisi PKS ini pun menilai Pilkada Minsel tidak bisa ditunda karena persoalan bukan pada soal tidak ada kemampuan keuangan, akan tapi karena APBD Minsel yang belum disahkan, karena belum terbentuk AKD, agar tidak mengganggu tahapan Pilkada diusulkan Pemprov bersama Pemkab Minsel untuk bersama sama berkonsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah di Kementrian Keuangan guna mencari solusi.
"Secara finansial Minsel mampu membiayai, namun terkendala pada aturan yang menjadi acuan untuk merealisasikan anggaran," ungkap Liputo saat diwawancarai oleh wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (25/02/20) siang.
Liputo juga mengharapkan agar semua pihak diminta dapat secara bersama-sama dan meyakini Pilkada harus dilaksanakan.
"Sukses Pilkada adalah tanggung jawab bersama baik DPRD, Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan Pemkab Minsel sebagai bagian integral Propinsi Sulut." tandasnya. (RaKa)
697 dilihat
