SANGIHE , Elnusanews — Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia–Filipina. Langkah strategis ini dimatangkan melalui Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Desa Binaan Imigrasi dan program SITUNA SIGAP, serta sosialisasi Layanan Data Keimigrasian (LDK) Tahun 2026.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, di Sunset Point Tahuna Beach Hotel, Jumat (13/11/2026), bertujuan meningkatkan sinergitas lintas instansi, memperkuat pertukaran informasi, serta mengoptimalkan peran pemerintah desa (kapitalaung) hingga pulau-pulau terluar.
Dalam sambutannya, Bupati Michael Thungari menekankan bahwa posisi geografis Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina memiliki nilai strategis sekaligus kerawanan tinggi. Ia mencontohkan insiden di Pulau Matutuang pada 17 Agustus 2026 lalu yang melibatkan dua undocumented persons (orang asing tanpa dokumen) sebagai pengingat pentingnya deteksi dini di tingkat tapak.
"Pengawasan wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan pintu-pintu masuk formal, tetapi membutuhkan dukungan informasi dari aparat kewilayahan dan pemerintah desa di pulau-pulau terluar," tegas Thungari.
Bupati menggarisbawahi tiga komitmen utama: menjadikan Timpora sebagai wadah koordinasi aktif dan deteksi dini, mengoptimalkan peran kapitalaung lewat PKS Desa Binaan Imigrasi dan SITUNA SIGAP untuk melaporkan keberadaan orang asing tanpa mengambil alih kewenangan hukum, serta memanfaatkan Laporan Data Keimigrasian (LDK) sebagai instrumen pemetaan wilayah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Sangihe, Ready Jootje Ratag, A.Md.Im., S.H., menambahkan bahwa kondisi geografis Sangihe yang berupa gugusan pulau menuntut pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
"Melalui forum Timpora ini, kita harapkan koordinasi semakin erat dan potensi pelanggaran keimigrasian dapat diantisipasi demi menjaga kedaulatan negara," ujar Ratag.
Ratag memaparkan sejumlah isu krusial yang tengah ditangani, di antaranya persoalan Person of Philippine Descent (PFD) atau keturunan Filipina yang belum memiliki kejelasan dokumen kewarganegaraan. Sebagai tindak lanjut bersama Konsulat Jenderal Filipina di Manado, pendataan PFD serta fasilitasi paspor dan izin tinggal dijadwalkan berlangsung di Bitung pada 1–5 Desember 2026 mendatang.
Selain itu, pihak Imigrasi tengah mendalami temuan tujuh orang di wilayah Kawaluso yang mengantongi dokumen berkait kewarganegaraan Filipina guna mencegah kekeliruan administrasi.
Melalui program Desa Binaan Imigrasi, masyarakat diedukasi agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran ilegal. Langkah ini merespons masih adanya kasus warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak kerja ilegal di luar negeri, serta dugaan TPPO terhadap perempuan asal Filipina yang hendak dikirim ke Timur Tengah lewat wilayah Sangihe.
Program SITUNA SIGAP juga dihadirkan untuk menutup keterbatasan personel Imigrasi di lapangan melalui dukungan informasi awal dari para kapitalaung dan perangkat kampung. Akses Layanan Data Keimigrasian (LDK) turut dibuka bagi aparat penegak hukum (APH) guna mempermudah verifikasi paspor dan status kewarganegaraan.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri jajaran Forkopimda dan instansi vertikal, di antaranya Danlanal Tahuna Kolonel Laut (P) Surya A. Muryanto, Pasi Ops Dim 1301/Sgh Kapten Inf Meinhard Lolaroh, Kasat Intelkam Polres Sangihe IPTU Trisno Bialelang, Kasi Intelijen Kejaksaan Tahuna Jhon Thimotius Padalani, Pj. Sekda Sangihe Johanes E.H. Pilat, serta perwakilan BIN Daerah, BAIS, Bea Cukai, PSDKP, BNN, UPP Kelas II Tahuna, Karantina, perangkat daerah terkait, Camat Marore, Camat Tabukan Utara, serta para kapitalaung Matutuang, Petta Timur, Petta Barat, dan Naha I.
(OpMud)
697 dilihat
