DEPROV, Elnusanews - Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) Kristovorus Decky Palinggi (KDP) mengatakan, meski baru sebatas wacana, pembentukan Polisi Pamong Praja Pariwisata di Sulut belum bisa dibentuk di Sulut, sebagaimana yang terungkap dalam pembahasan LPJ TA 2017 antara komisi I dengan mitra kerja SatPol PP Provinsi Sulut.
Menurutnya, dengan melihat situasi dan kondisi saat ini, jika hal tersebut dibentuk maka penganggaran akan mubazir yang justru akan mengambil menghabiskan anggaran apabila nanti dianggarkan.
KDP juga menjelaskan bahwa membentuk satuan polisi pamong praja pariwisata ini harus dibekali dengan sumber daya manusia yang matang dalam artian sumber daya manusia ini harus benar-benar menguasai beberapa aspek yaitu, terutama dalam penguasaan bahasa bahasa Inggris bahasa Cina.
"Karena wisatawan yang masuk ke Sulut adalah dominan wisatawan yang berasal dari Cina ini yang harus dilihat," tukas KDP saat diwawancarai oleh wartawan di ruang kerjanya, Rabu (11/07) kemarin.
Selain itu, penggunaan uniform atau kelengkapan atribut juga membutuhkan biaya yang cukup besar, belum lagi program-program lain yang dibuat.
" Makanya, walaupun sekedar wacana tapi ini harus dikuasai. Wacana ini juga bagus juga sih sebenarnya, tapi kalau untuk Sulut itu belum cocok," tandasnya. (RaKa)
697 dilihat
