Sangihe, Elnusanews - Persoalan klasik ketersediaan obat bagi pasien BPJS di Rumah Sakit Daerah (RSD) Liung Kendage Tahuna kembali disorot tajam. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ferdy Sondakh, SE, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) agar memprioritaskan alokasi anggaran kesehatan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 mendatang.
Menanggapi keluhan masyarakat yang terus berulang, Sondakh menekankan bahwa masalah kurangnya obat bukan sekadar urusan teknis manajemen, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Persoalan mendasar ini tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut. Ketersediaan obat adalah kebutuhan dasar masyarakat yang sakit dan harus dijamin," ujar Sondakh, Rabu (26/11/2025).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa pembahasan anggaran daerah harus realistis dan menyentuh langsung persoalan harian masyarakat.
Menurutnya, kurangnya stok obat tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap fasilitas kesehatan daerah.
DPRD Sangihe, melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar), berencana mendorong beberapa langkah strategis. Sondakh memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan membawa isu kesehatan sebagai agenda utama dalam pembahasan teknis RAPBD 2026.
"Pemerintah daerah harus membenahi manajemen logistik farmasi secara menyeluruh. Rakyat yang sakit tidak boleh dipersulit," pungkasnya.
Adapun langkah-langkah strategis yang akan didorong oleh DPRD dan Fraksi PDI Perjuangan meliputi:
1. Menjamin ketersediaan obat bagi pasien BPJS di RSD Liung Kendage Tahuna dan fasilitas kesehatan lainnya.
2. Memperkuat alokasi anggaran sektor kesehatan, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar.
3. Melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran kesehatan demi memastikan manfaatnya kembali kepada pelayanan rakyat.
(OpMud)
697 dilihat
