SANGIHE, Elnusanews – Langkah cepat langsung diambil oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Chorleins Samahati, ST. Meski baru tiga hari mengemban tugas pasca-ditunjuk oleh Bupati, Samahati langsung menggebrak dengan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) guna menyerap aspirasi sekaligus membenahi pelayanan pendidikan di Sangihe.
Usai pelaksanaan FKP, Chorleins Samahati saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026), menjelaskan bahwa forum ini digelar sebagai wadah dialog interaktif dan keterbukaan informasi antara pihak dinas dengan berbagai elemen strategis masyarakat.
"Kegiatan ini merupakan ruang perjumpaan untuk mendengarkan langsung masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan LSM, pengawas sekolah, hingga guru dan kepala sekolah. Fokus utama kami adalah mengevaluasi dan meningkatkan mutu pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan," ujar Samahati.
Dalam forum yang berlangsung dinamis tersebut, sejumlah peserta melayangkan berbagai masukan, saran perbaikan layanan, hingga pertanyaan krusial mengenai pengelolaan program teknis. Dua di antaranya yang mengemuka adalah mekanisme pengurusan ijazah serta realisasi Program Indonesia Pintar (PIP).
Selain membahas pelayanan publik standar, Samahati juga memberikan atensi serius terhadap isu-isu sensitif yang belakangan ini marak diperbincangkan di media sosial, termasuk dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan oknum tenaga pendidik.
Ia menegaskan, Dinas Pendidikan tidak tinggal diam dan telah mengambil tindakan prosedural yang tegas.
"Kami sudah menerima informasinya dan langsung menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap oknum yang diduga terlibat. Proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) juga telah dilaksanakan. Saat ini, jenis sanksi atau hukuman disiplin yang akan dijatuhkan sedang dipelajari secara mendalam agar penanganannya benar-benar sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.
Terkait kekhawatiran masyarakat mengenai kendala administrasi pemindahan tugas guru—seperti sinkronisasi data Dapodik dan dampaknya pada tunjangan—Samahati meminta para guru tidak panik. Ia menjelaskan bahwa secara sistem, data Dapodik akan otomatis bermigrasi dari sekolah asal ke sekolah tujuan mengikuti surat keputusan resmi, dan penanganan administrasinya dipastikan berjalan taat asas.
Menjawab keresahan para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan tenaga pendidik terkait pemenuhan hak keuangan, Samahati memastikan bahwa pemerintah daerah menaruh perhatian yang sangat besar.
Ia mengungkapkan, dalam APBD Perubahan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran honor tenaga pendidik dan guru P3K paruh waktu. Namun, saat ini proses pencairan masih harus melewati tahapan regulasi yang ketat.
"Saat ini kami sedang menunggu hasil review dari tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena ada penyesuaian data yang harus dilakukan. Kami harus berhati-hati karena karakteristik sekolah berbeda-beda; contohnya guru TK sebagian besar tidak bisa diakomodasi lewat dana BOS, berbeda dengan guru SD dan SMP yang mayoritas sudah terakomodasi," urai Samahati.
Dinas Pendidikan saat ini sedang melakukan kajian mendalam terkait teknis pembayaran, apakah akan dibayarkan penuh 100 persen sesuai regulasi baru atau berdasarkan selisih yang ada.
"Begitu hasil review dari APIP keluar, anggaran tersebut akan segera kami eksekusi. Kami ingin memastikan hak-hak para guru terbayarkan dengan cepat, namun tetap aman secara hukum dan administrasi," pungkasnya.
(OpMud)
697 dilihat
