SANGIHE, Elnusanews – Kinerja Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Sangihe kini tengah menjadi sorotan tajam. Kelalaian administrasi di tingkat pemangku kebijakan diduga kuat menjadi akar penyebab mandeknya pencairan Dana Desa (DD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahap II Tahun 2026 untuk Kampung Kawaluso, Kecamatan Kendahe.
Mandeknya proses pencairan ini memicu kekhawatiran besar di tengah masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersendatnya anggaran tersebut tidak hanya menghambat roda pembangunan infrastruktur dasar di desa, tetapi juga memunculkan sinyalemen negatif terkait transparansi pengelolaan keuangan kampung. Warga mulai mencurigai bahwa realisasi APBKam Kawaluso selama ini tidak jelas penggunaannya dan menyimpang dari perencanaan awal.
Kondisi karut-marut di Kampung Kawaluso kian diperparah oleh mandeknya birokrasi pergantian pimpinan. Hingga kini, proses serah terima jabatan (sertijab) Pj Kapitalaung (Kepala Desa) Kawaluso yang baru belum kunjung dilaksanakan. Ketidakpastian hukum dan administrasi ini dinilai sengaja dibiarkan, sehingga menciptakan kekosongan roda pemerintahan yang sah di tingkat kampung. Lebih jauh, muncul tudingan miring dari masyarakat mengenai adanya dugaan nepotisme yang membuat penanganan masalah di Kampung Kawaluso terkesan sengaja dibiarkan berlarut-larut.
Menanggapi polemik kebuntuan sertijab tersebut, Pj Sekda Sangihe, Johanis Pilat, memberikan klarifikasi saat diwawancarai pada Rabu (4/11/2026). Menurut Johanis, secara normatif serah terima jabatan memang idealnya dipusatkan di lokasi tugas yang bersangkutan. Namun, lokasi seremonial tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak memengaruhi esensi utamanya.
"Yang paling krusial dalam sebuah sertijab bukanlah acara seremonialnya, melainkan substansi dan kejelasan dokumen pertanggungjawaban dari pejabat lama kepada pejabat baru," ujar Johanis.
Ia menjelaskan bahwa substansi tersebut meliputi pertanggungjawaban administrasi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan pembinaan program dan kegiatan yang telah berjalan selama masa kepemimpinan pejabat lama. Apabila aspek substansial ini belum tuntas, proses komunikasi antarpejabat sering kali terkendala akibat munculnya rasa saling curiga. Pejabat baru biasanya menuntut adanya kejelasan dan faktualisasi aset maupun program yang harus dipertanggungjawabkan, sementara pejabat lama dinilai belum sepenuhnya mampu menyerahkan keseluruhan kewajibannya.
Untuk mengurai kebuntuan komunikasi ini, Johanis menegaskan perlunya langkah koordinasi yang tegas dari instansi terkait, seperti pihak kecamatan atau dinas pemberdayaan masyarakat. Pihak berwenang didorong untuk aktif memediasi kedua belah pihak agar pejabat lama dapat segera merampungkan materi pertanggungjawabannya, sehingga pejabat baru dapat menerimanya secara resmi guna kelanjutan roda pemerintahan.
Namun, benang kusut di Kecamatan Kendahe tidak berhenti pada persoalan sertijab Kapitalaung. Sorotan publik kini juga tertuju pada Camat Kendahe, Irwin Sasiang, S.P., yang disinyalir melakukan praktik jabatan ganda. Irwin diketahui masih aktif menduduki posisi sebagai Ketua Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) di Kendahe 1.
Masyarakat pun mempertanyakan dasar hukum dan regulasi yang membolehkan seorang aparatur wilayah merangkap jabatan sebagai ketua MTK. Jabatan ganda ini dinilai sangat rentan terhadap benturan kepentingan (conflict of interest) yang dapat merusak objektivitas pengawasan di tingkat kampung.
Pj Sekda Johanis Pilat turut menyoroti etika moral dalam fenomena rangkap jabatan ini. Ia mengakui bahwa dari sisi formal atau yuridis, aturan tertulis yang secara ketat melarang rangkap jabatan tersebut terkadang tidak diatur secara eksplisit. Namun, secara etika moral dan profesionalisme, seseorang yang memegang jabatan publik dengan kapasitas pengawasan dan pembinaan sebaiknya menghindari benturan kepentingan.
"Apabila seorang pejabat memegang fungsi pembinaan di wilayah yang sama dengan posisinya di organisasi kemasyarakatan, maka potensi konflik kepentingan sangat rentan terjadi. Demi menjaga objektivitas dan kelancaran tugas pelayanan publik, langkah terbaik secara etis adalah melepaskan salah satu jabatan tersebut," tegas Johanis.
Di sisi lain, Camat Kendahe, Irwin Sasiang, S.P., memberikan pembelaan bahwa dirinya sudah menjabat sebagai Ketua MTK Kendahe 1 sebelum ia diangkat menjadi Camat Kendahe. Kendati demikian, ia melemparkan bola panas ini kembali ke pihak kabupaten untuk kepastian regulasinya.
"Kalau memang ada Perbup (Peraturan Bupati) terbaru yang menyatakan bahwa untuk pegawai sendiri sudah tidak diperkenankan (merangkap jabatan), maka tugas dari pemangku kepentingan di kabupaten untuk mengundang bersama para MTK yang berstatus sebagai pegawai negeri," kata Irwin.
Pernyataan Camat Kendahe ini langsung mendapat tanggapan tegas dari pihak auditor daerah. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Willyamson M.N. Tucunan, ST, CFrA., mengungkapkan bahwa demi efisiensi tugas, yang bersangkutan seharusnya untuk efisiensi kerja dan fokus ke jabatan strukturnya.
"Karena yang bersangkutan sudah menduduki jabatan Camat, demi pelaksanaan serta efisiensi tugas, seharusnya yang bersangkutan mundur dari Ketua MTK Kampung Kendahe 1, walaupun MTK itu sendiri dipilih maupun ditunjuk," ungkap Willyamson.
Willyamson menambahkan, posisi rangkap jabatan ini sangat tidak sehat, terutama dari sisi koordinasi terhadap Dana Desa. "Secara etika tidak tepat, karena di satu sisi ia menjabat sebagai Camat, sementara jabatan MTK itu sendiri fungsinya adalah mengawasi," pungkas Kepala Inspektorat dengan nada tegas.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Kampung Kawaluso masih menanti kepastian kapan hak Dana Desa mereka bisa dicairkan serta sertijab Pj Kapitalaung Kampung Kawaluso agar roda pembangunan yang sempat lumpuh dapat kembali berjalan.
(OpMud)
697 dilihat
