Oleh: Rendai Ruauw
Demokrasi sering kali dipahami sebagai sebuah peristiwa lima tahunan. Rakyat datang ke tempat pemungutan suara, memilih pemimpin dan wakilnya, lalu pulang dengan harapan bahwa suara mereka akan menentukan arah kehidupan bersama. Padahal, demokrasi jauh lebih panjang daripada hari pencoblosan. Ia hidup dalam keputusan-keputusan yang dibuat setelah pemilu, dalam cara kekuasaan dijalankan, dalam keberanian warga menyampaikan pendapat, dan terutama dalam kesediaan mereka yang berkuasa untuk diawasi.
Sebab, kekuasaan yang tidak diawasi selalu memiliki kemungkinan untuk melampaui batas. Bahkan, lembaga yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban pun tidak boleh ditempatkan di luar jangkauan hukum. Tidak ada jabatan yang membuat seseorang kebal dari pertanggungjawaban. Tidak ada kewenangan yang boleh berjalan tanpa batas hanya karena berada di tangan negara.
Peristiwa yang belakangan mengguncang perhatian publik memperlihatkan kembali betapa pentingnya prinsip tersebut. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Menurut keterangan Kabareskrim yang diberitakan ANTARA, dugaan penyadapan itu menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Penyidik juga menyebut adanya dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur yang semestinya
Perkara ini tentu harus ditempatkan dalam proses hukum yang berlaku. Status tersangka bukan putusan bersalah. Setiap orang tetap memiliki hak untuk membela diri dan memperoleh proses peradilan yang adil. Namun, terlepas dari bagaimana perkara ini kelak dibuktikan di pengadilan, substansi persoalannya sudah menghadirkan pertanyaan yang tidak boleh dianggap ringan: jika perangkat negara yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum diduga dipakai di luar prosedur, siapa yang memastikan kewenangan itu tidak disalahgunakan?
Pertanyaan tersebut tidak hanya menyangkut kepolisian. Ia menyentuh fondasi kehidupan bernegara. Sebab, penyadapan bukan perkara kecil. Di balik sebuah nomor telepon terdapat kehidupan pribadi, percakapan keluarga, hubungan pekerjaan, gagasan politik, dan kebebasan seseorang untuk berkomunikasi. Ketika tindakan pengawasan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, yang terancam bukan hanya privasi seseorang, melainkan juga rasa aman warga dalam menjalani kehidupan sebagai manusia merdeka.
Negara memang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu demi penegakan hukum dan keamanan. Tetapi kewenangan itu harus memiliki dasar, tujuan, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban. Hukum bukan sekadar alat untuk menertibkan warga. Hukum juga merupakan pagar yang membatasi negara agar tidak bertindak sekehendak hati.
Pada 4 November 2026, Istana mengumumkan bahwa Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Keputusan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara setelah muncul penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan dan akses ilegal tersebut. Perlu dicatat, Listyo sebelumnya telah digantikan dari jabatan Kapolri pada 1 Oktober 2026. Jadi, pemberhentian yang diumumkan pada 4 November itu adalah dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan, bukan dari jabatan Kapolri.
Di tengah perkembangan itu, publik juga menyaksikan pemberitaan mengenai rencana pengerahan personel TNI Angkatan Laut untuk memperkuat pengamanan di Jakarta. ANTARA melaporkan rencana pengerahan total 20.980 personel secara bertahap. Sebagian telah digerakkan, sebagian lainnya disiapkan dalam status siaga di markas satuan. Informasi tersebut perlu dibaca secara cermat. Angka 20.980 bukan berarti seluruh personel telah berada di jalan-jalan Jakarta, dan belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pengerahan tersebut berkaitan langsung dengan perkara dugaan penyadapan.
Namun, dalam negara demokratis, pengerahan kekuatan negara dalam skala besar tetap membutuhkan komunikasi publik yang terang. Masyarakat berhak mengetahui dasar kebijakan, tujuan, ruang lingkup, dan batas pelaksanaannya. Transparansi bukan tanda kelemahan negara. Justru, negara yang percaya pada hukum tidak perlu takut menjelaskan penggunaan kewenangannya kepada rakyat.
Di sinilah kita perlu memahami bahwa demokrasi tidak cukup dijaga dengan slogan stabilitas. Stabilitas memang dibutuhkan, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi ruang kebebasan warga. Ketertiban memang penting, tetapi tidak boleh dibangun dengan mengorbankan hak-hak yang dijamin konstitusi. Negara yang kuat bukanlah negara yang membuat rakyat takut bertanya. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjawab pertanyaan rakyat dengan terbuka dan bertanggung jawab.
Kekuasaan perlu diawasi bukan karena kita selalu mencurigai mereka yang menjalankannya, melainkan karena manusia, siapa pun dia, dapat keliru ketika memiliki kewenangan yang besar. Itulah sebabnya demokrasi membangun pembatas kekuasaan, membagi kewenangan, menjamin kebebasan pers, membuka ruang kritik, dan menghadirkan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan.
Prinsip tersebut juga berlaku dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu jalan utama bagi rakyat untuk menentukan siapa yang diberi mandat mengelola negara. Karena itu, prosesnya tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang independen dan dapat dipercaya.
Akan tetapi, pengawasan pemilu tidak boleh dipersempit hanya pada urusan menemukan pelanggaran ketika tahapan sedang berlangsung. Demokrasi yang sehat membutuhkan pencegahan sejak awal, kepastian hukum, penyelenggara yang berintegritas, data yang akurat, serta sistem kelembagaan yang mampu bekerja secara terbuka.
Pemilu 2029 memang belum berada di depan mata dalam arti tahapan pemungutan suara. Namun, pekerjaan untuk menyiapkannya sudah harus berlangsung sekarang. Komisioner KPU dan Bawaslu periode berjalan dijadwalkan mengakhiri masa keanggotaan pada April 2027. Pada saat yang sama, tahapan Pemilu 2029 diperkirakan mulai berjalan sekitar Juni 2027, sebagaimana disampaikan anggota KPU RI August Mellaz kepada ANTARA pada 1 September 2026. Artinya, pergantian kepemimpinan dan persiapan tahapan pemilu berdekatan waktunya.
Keadaan ini menuntut kepastian, bukan penundaan yang menimbulkan tanda tanya. Proses seleksi anggota lembaga penyelenggara pemilu harus berjalan sesuai ketentuan hukum, terbuka, dan bebas dari kepentingan yang dapat merusak independensi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur pembentukan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu melalui mekanisme yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Untuk KPU, Pasal 22 mengatur pembentukan tim seleksi melalui Keputusan Presiden paling lama enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan. Pasal 118 mengatur ketentuan pembentukan tim seleksi Bawaslu.
Pada 22 Oktober 2026, anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyampaikan kepada ANTARA bahwa panitia seleksi anggota KPU periode 2027–2032 telah dibentuk dan akan segera diumumkan. Ia mengatakan belum mengetahui nama-nama anggota tim seleksi tersebut. Informasi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan telah bergerak, tetapi masyarakat tetap membutuhkan keterbukaan mengenai susunan, latar belakang, dan rekam jejak orang-orang yang diberi tanggung jawab memilih calon penyelenggara pemilu.
Keterbukaan itu bukan formalitas. Tim seleksi memegang peran penting dalam menentukan wajah lembaga penyelenggara pemilu untuk lima tahun berikutnya. Integritas orang-orang yang menyeleksi akan ikut menentukan kualitas orang-orang yang terpilih. Karena itu, publik patut mengawasi prosesnya sejak awal, bukan baru memberikan kritik ketika nama-nama telah ditetapkan.
Kita tidak membutuhkan penyelenggara pemilu yang sekadar pandai mengelola tahapan. Kita membutuhkan orang-orang yang memahami hukum, memiliki keberanian moral, tidak mudah tunduk pada tekanan, dan mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis. Pemilu bukan milik pemerintah, bukan milik partai politik, bukan pula milik penyelenggara. Pemilu adalah milik rakyat.
Dalam konteks inilah keberadaan Bawaslu menjadi penting. Lembaga ini tidak dibentuk untuk menjadi hiasan dalam sistem kepemiluan. Bawaslu memiliki mandat yang jelas dalam pencegahan dan pengawasan pemilu, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia bukan lembaga yang mengawasi seluruh aktivitas pemerintahan, bukan pula pengganti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga penegak hukum lainnya. Tetapi dalam ruang pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab konstitusional dan hukum untuk memastikan proses demokrasi berlangsung sesuai aturan.
Tanggung jawab itu semakin berat karena wajah pelanggaran pemilu terus berubah. Politik uang tidak selalu hadir dalam amplop. Manipulasi informasi tidak selalu berbentuk berita palsu yang mudah dikenali. Tekanan terhadap pemilih dapat berlangsung secara halus, melalui hubungan sosial, ketergantungan ekonomi, atau penyalahgunaan fasilitas dan kewenangan. Ruang digital pun telah menjadi arena baru perebutan pengaruh politik.
Karena itu, Bawaslu tidak boleh hanya sibuk mengejar peristiwa yang sudah terjadi. Pengawasan harus mampu membaca gejala, mengenali pola, dan membangun langkah pencegahan. Di sinilah gagasan sejumlah pimpinan Bawaslu, termasuk Herwyn J.H. Malonda, menjadi relevan untuk diperhatikan.
Herwyn Malonda, Anggota Bawaslu RI, dalam beberapa kesempatan menyampaikan pentingnya pembenahan pengawasan melalui penguatan data, integrasi sistem informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi. Gagasan-gagasan itu tidak berdiri sendiri. Semuanya berangkat dari satu kenyataan: pengawasan pemilu tidak mungkin menjawab tantangan baru jika masih bekerja dengan cara lama.
Dalam kuliah tamu bertajuk Tata Kelola Pengawasan Pemilu dalam Perspektif Kebijakan Publik di Universitas Negeri Manado, Tondano, pada 19 Oktober 2026, Herwyn mendorong integrasi sistem informasi yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurutnya, keterpaduan sistem dapat memperkuat koordinasi, meningkatkan transparansi, dan mencegah terulangnya persoalan data pemilih maupun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang pernah muncul dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.
Gagasan tersebut patut dibaca lebih jauh. Selama ini, setiap lembaga penyelenggara pemilu memiliki sistem dan tanggung jawab masing-masing. KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi, sedangkan DKPP menjaga kehormatan dan perilaku penyelenggara. Perbedaan tugas itu tidak seharusnya menjadi alasan bagi informasi untuk berjalan sendiri-sendiri. Justru, keterhubungan sistem dapat membantu setiap lembaga bekerja sesuai kewenangannya dengan informasi yang lebih lengkap.
Tentu, integrasi tidak berarti meleburkan kewenangan atau membuka seluruh data tanpa batas. Harus ada aturan akses, perlindungan data pribadi, keamanan sistem, dan pertanggungjawaban yang jelas. Teknologi tidak boleh menjadi pintu baru bagi penyalahgunaan informasi. Ia harus menjadi alat untuk memperkuat transparansi, bukan menciptakan ruang gelap yang baru.
Persoalan data pemilih juga menjadi perhatian Herwyn. Dalam kegiatan pemetaan kerawanan isu strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Jakarta pada 15 Oktober 2026, ia menegaskan bahwa persoalan data pemilih harus diselesaikan sejak dari sumbernya. Ia menyebut, “Kunci penyelesaian masalah data pemilih ganda dan ketidaklengkapan data berada pada kevalidan data kependudukan di hulu.”
Pernyataan itu mengingatkan kita bahwa hak pilih tidak boleh diperlakukan sebagai angka dalam tabel. Di balik satu nama yang hilang dari daftar pemilih, ada warga negara yang mungkin kehilangan kesempatan menggunakan hak konstitusionalnya. Di balik data ganda, ada persoalan administrasi yang dapat menimbulkan keraguan terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu.
Pemutakhiran data tidak semestinya hanya menjadi pekerjaan menjelang pemilu. Kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan perubahan status kependudukan berlangsung setiap hari. Karena itu, pembenahan data harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan koordinasi antarlembaga dan mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perhatian Herwyn terhadap data juga tampak dalam persiapan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Pada 27 Oktober 2026, saat menutup kegiatan peningkatan kompetensi pengelola data IKP di Jakarta, ia menekankan pentingnya kualitas dan validitas data. Pesannya lugas: data yang buruk akan menghasilkan pemetaan yang buruk pula. Dalam istilah yang ia gunakan, “Garbage in, garbage out.”
IKP seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen yang disusun, dicetak, kemudian disimpan di rak. Ia harus menjadi instrumen untuk membaca potensi kerawanan dan membantu menentukan langkah pencegahan. Herwyn sebelumnya juga mendorong agar IKP tidak sekadar menjadi peta daerah rawan, tetapi berfungsi sebagai radar yang membantu Bawaslu mengenali risiko lebih awal dan menyusun strategi pengawasan yang tepat.
Namun, sebuah radar hanya berguna jika pembacaan datanya benar. Pemetaan yang keliru dapat membuat pengawasan salah sasaran. Daerah yang sesungguhnya membutuhkan perhatian bisa terabaikan, sementara daerah lain berpotensi mendapat penilaian yang tidak proporsional. Karena itu, metodologi, sumber data, indikator, dan proses validasi harus terbuka untuk diuji. IKP tidak boleh menjadi alat untuk memberi stigma kepada daerah atau kelompok masyarakat tertentu.
Di luar data dan teknologi, ada satu hal yang jauh lebih mendasar: manusia yang menjalankan pengawasan. Sistem secanggih apa pun tidak akan berarti jika orang-orang di dalamnya tidak memiliki integritas. Aplikasi tidak dapat menggantikan keberanian untuk berkata benar. Algoritma tidak dapat menggantikan tanggung jawab moral ketika seorang pengawas berhadapan dengan tekanan politik atau kepentingan pribadi.
Dalam kegiatan pembinaan sumber daya manusia pada April 2026, Herwyn pernah menegaskan bahwa perbaikan regulasi, penguatan sistem, dan pengembangan teknologi tidak akan berjalan maksimal jika SDM belum siap. Ia mendorong pergeseran dari pelatihan yang sekadar bersifat formal menuju pembinaan berkelanjutan yang menekankan kompetensi nyata dan integritas.
Ia juga mendorong agar putusan-putusan DKPP dijadikan bahan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu. Putusan etik tidak semestinya hanya dibaca sebagai akhir dari sebuah perkara. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, ketidakprofesionalan, dan perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik.
Pandangan ini penting karena persoalan integritas tidak selesai hanya dengan menandatangani pakta integritas atau mengucapkan sumpah jabatan. Integritas diuji ketika seseorang harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan bagi pihak yang berkuasa. Ia diuji ketika ada tawaran, tekanan, ancaman, atau hubungan pribadi yang berpotensi memengaruhi sikap profesional.
Transformasi digital pun menjadi bagian dari pekerjaan besar tersebut. Dalam bedah buku Transformasi Pengawas Pemilu di Era Digital pada Maret 2026, Herwyn mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola komunikasi dan interaksi politik masyarakat. Pengawasan tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan cara konvensional.
Hari ini, percakapan politik berlangsung di ruang digital yang bergerak jauh lebih cepat daripada mekanisme birokrasi. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik. Konten manipulatif dapat membentuk persepsi sebelum klarifikasi sempat diberikan. Kecerdasan buatan membuka kemungkinan baru dalam produksi gambar, suara, dan video yang sulit dibedakan dari kenyataan.
Bawaslu harus mampu mengikuti perubahan tersebut. Tetapi jangan sampai transformasi digital hanya menghasilkan banyak aplikasi, rapat, dan laporan. Ukuran keberhasilannya bukan jumlah sistem yang dibangun, melainkan apakah pengawasan menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih mudah diakses masyarakat, dan lebih mampu melindungi hak pilih.
Di sinilah kritik terhadap Bawaslu harus tetap hidup. Lembaga pengawas tidak boleh merasa dirinya berada di luar pengawasan. Bawaslu juga harus bersedia dievaluasi, terbuka terhadap kritik, dan menjelaskan setiap keputusan yang diambil. Tidak cukup bagi sebuah lembaga untuk mengatakan bahwa dirinya independen. Independensi harus terlihat dari tindakan, keberanian, dan konsistensi dalam menghadapi semua pihak tanpa pandang bulu.
Publik tidak hanya membutuhkan Bawaslu yang rajin mengumumkan kegiatan. Publik membutuhkan Bawaslu yang hadir ketika hak pilih terancam, ketika aturan dilanggar, ketika pengawas menghadapi tekanan, dan ketika keadilan dalam proses pemilu dipertaruhkan. Pengawasan harus dapat dirasakan oleh warga biasa, bukan hanya dipahami oleh mereka yang akrab dengan istilah dan prosedur kepemiluan.
Karena itu, gagasan Herwyn tentang integrasi sistem, validitas data, IKP, pembinaan SDM, dan transformasi digital perlu dilihat sebagai bagian dari pekerjaan yang lebih besar. Ia bukan sekadar daftar program kelembagaan. Gagasan tersebut baru memiliki arti apabila mampu memperkuat pengawasan, memperkecil ruang penyalahgunaan kewenangan, dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Pada akhirnya, persoalan demokrasi tidak berhenti pada siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pemilu. Ia juga menyangkut bagaimana kekuasaan dijalankan setelah kemenangan diperoleh. Rakyat tidak boleh hanya dibutuhkan ketika suara mereka sedang dihitung, lalu dilupakan ketika kekuasaan mulai bekerja.
Kita perlu mengawasi siapa pun yang memegang kekuasaan, tanpa kebencian dan tanpa prasangka, tetapi juga tanpa rasa takut. Kita perlu mengkritik lembaga negara tanpa harus membenci negara. Kita perlu menjaga aparat dan institusi publik agar tetap kuat, justru dengan memastikan bahwa mereka tunduk pada hukum dan tidak menggunakan kewenangan di luar batas.
Bagi Bawaslu, pekerjaan itu harus dimulai dari ruang pengawasan sendiri. Membenahi sistem, memperkuat manusia, menjaga independensi, dan berani mengakui kekurangan. Bagi pemerintah, pekerjaan itu berarti memastikan setiap kekuasaan berjalan dengan dasar hukum dan keterbukaan. Bagi masyarakat, pekerjaan itu berarti tidak menyerahkan seluruh urusan demokrasi kepada lembaga-lembaga negara, melainkan tetap peduli, bertanya, mengawasi, dan berani bersuara.
Demokrasi bukan hadiah dari mereka yang sedang berkuasa. Ia adalah hak bersama yang harus dijaga, bahkan ketika suara kritis terasa tidak nyaman bagi penguasa.
Sebab, kekuasaan boleh memiliki alat untuk mengawasi. Negara boleh memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan. Lembaga boleh memiliki aturan dan sistem untuk menjalankan tugasnya. Tetapi semua itu harus selalu berada di bawah hukum, bukan di atasnya.
Dan demokrasi hanya akan tetap hidup apabila mereka yang berkuasa bersedia menerima satu kenyataan sederhana: tidak ada kekuasaan yang boleh berjalan tanpa pengawasan.
.
697 dilihat
