SANGIHE, Elnusanews— Capaian penerimaan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari sektor cukai kembali mencatatkan hasil positif. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melaporkan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok hingga Triwulan III Tahun 2026 telah menembus angka Rp6,35 miliar.
Penerimaan tersebut menjadi penopang penting kapasitas fiskal daerah guna mendanai berbagai program pembangunan serta peningkatan layanan publik. Untuk menjaga stabilitas penerimaan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe memfokuskan langkah pada penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel, sejalan dengan pengetatan pengawasan di jalur perbatasan.
Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan bahwa pengelolaan sumber pendapatan daerah yang tepat sasaran dan berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pembukaan sosialisasi peredaran rokok ilegal dan tata kelola pajak rokok di Tahuna Beach Hotel, Kamis (12/11/2026).
Menurut Bupati, optimalisasi DBH Pajak Rokok harus dibarengi dengan langkah preventif di lapangan. Posisi geografis Sangihe yang berbatasan langsung dengan Filipina, ditambah selisih harga produk tembakau yang lebih murah di negara tetangga, menjadikan kawasan kepulauan ini rawan sebagai pintu masuk rokok tanpa pita cukai.
"Yang perlu menjadi perhatian, wilayah kita ini berdekatan dengan negara tetangga yang harga rokoknya lebih murah. Karena itu, Kecamatan Marore dan wilayah sekitarnya perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kawasan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk rokok yang tidak bercukai," ujar Bupati.
Meskipun pantauan di lapangan menunjukkan peredaran rokok ilegal di Sangihe masih tergolong minim, pemkab enggan kecolongan. Peredaran barang ilegal dinilai tidak hanya menggerus penerimaan negara dan daerah, tetapi juga memicu persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku bisnis lokal yang taat aturan.
Guna menutup celah penyelundupan tersebut, Pemkab Sangihe mendorong sinergi lintas instansi yang melibatkan Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat. Di tingkat tapak, para camat, lurah, dan kepala kampung diinstruksikan untuk aktif mengedukasi warga serta memperketat pemantauan sesuai kewenangan wilayah masing-masing.
"Pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal membutuhkan keterlibatan bersama, baik pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat penegak hukum, pelaku usaha maupun masyarakat," tegasnya.
Selain menyasar pengawasan lapangan, forum yang diinisiasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini juga dimanfaatkan sebagai ruang pertukaran gagasan antar-perwakilan sekretaris daerah dan badan pendapatan. Kolaborasi lintas daerah ini diharapkan mampu melahirkan formula terbaik dalam mendongkrak kemandirian fiskal sekaligus memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan daerah.
(OpMud)
697 dilihat
