Manado, Elnusanews – Pancasila tidak hanya dikenang melalui upacara. Nilai-nilainya diuji justru ketika setiap warga negara menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menjaga demokrasi dan memastikan proses pemilu berlangsung dengan jujur dan berkeadilan.
Semangat itu menjadi bagian dari peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (1/10/2026), di halaman Kantor Bawaslu Sulut.
Upacara dipimpin Anggota Bawaslu Sulut, Erwin F. Sumampouw, dan diikuti pejabat struktural serta seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan berlangsung khidmat dan tertib hingga selesai.
Bagi jajaran Bawaslu Sulut, peringatan tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki hubungan erat dengan tugas pengawasan pemilu.
Dalam menjalankan tugas kelembagaan, nilai Pancasila ditempatkan sebagai salah satu pijakan untuk menjaga integritas dan profesionalitas, sekaligus memperkuat komitmen terhadap demokrasi dan keadilan pemilu.
*Pancasila dan wajah demokrasi*
Demokrasi membutuhkan aturan, tetapi aturan saja tidak cukup. Ia juga membutuhkan manusia yang bersedia menjalankan aturan dengan jujur dan bertanggung jawab. Di titik inilah Pancasila memiliki relevansi dalam kerja pengawasan pemilu. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan bukan sekadar rangkaian sila yang dibacakan dalam upacara. Nilai-nilai tersebut seharusnya hadir dalam cara lembaga negara menjalankan kewenangan dan melayani masyarakat.
Pengawasan pemilu, misalnya, tidak hanya berbicara tentang menemukan pelanggaran. Di dalamnya terdapat tanggung jawab menjaga hak politik warga negara, memastikan proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan, serta mendorong agar masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi.
Karena itu, integritas menjadi kata yang penting. Tanpa integritas, aturan dapat kehilangan makna. Tanpa keadilan, demokrasi dapat kehilangan kepercayaan. Dan tanpa persatuan, perbedaan pilihan politik dapat berubah menjadi jarak di antara sesama anak bangsa.
*Menjaga persatuan di tengah perbedaan*
Sulawesi Utara merupakan daerah yang masyarakatnya hidup dalam keberagaman. Perbedaan agama, suku, latar belakang sosial, pilihan politik dan berbagai identitas lainnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
Dalam situasi seperti itu, persatuan tidak berarti menghapus perbedaan. Persatuan justru berarti belajar hidup bersama di tengah perbedaan.
Pesan tersebut menjadi relevan dalam setiap proses demokrasi. Pemilu memungkinkan masyarakat memiliki pilihan yang berbeda. Tetapi setelah pilihan diberikan, kehidupan sebagai warga negara tetap berjalan bersama.
Karena itu, Bawaslu Sulut menempatkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk meneguhkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang membuat semua orang memiliki pilihan yang sama.
Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memungkinkan perbedaan pilihan berlangsung tanpa menghilangkan penghormatan terhadap sesama.
*Pengawasan yang berpihak pada kepentingan masyarakat*
Nilai-nilai Pancasila juga memiliki kaitan dengan bagaimana pengawasan pemilu dilaksanakan.
Bawaslu Sulut menegaskan komitmen membangun pengawasan pemilu yang berintegritas, partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Orientasi tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek pengawasan, tetapi sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dilindungi hak-haknya.
Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan hak untuk memperoleh informasi. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu melalui mekanisme yang tersedia.
Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggara pemilu. Ia juga bergantung pada sejauh mana masyarakat bersedia ikut menjaga proses demokrasi. Di sinilah pengawasan partisipatif menemukan maknanya.
*Upacara yang membawa pesan ke ruang kerja*
Sebuah upacara biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Namun nilai yang diperingati seharusnya tidak berhenti ketika barisan dibubarkan.
Setelah upacara selesai, jajaran Bawaslu kembali ke ruang kerja, kembali memeriksa dokumen, melaksanakan tugas administrasi, memberikan pelayanan, melakukan pencegahan dan menjalankan berbagai tanggung jawab kelembagaan.
Justru di ruang-ruang kerja itulah nilai Pancasila diuji. Apakah pelayanan diberikan dengan adil? Apakah tugas dilaksanakan secara profesional? Apakah kewenangan digunakan dengan penuh tanggung jawab? Apakah kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatian?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak sekadar menjadi ritual tahunan. Ia menjadi pengingat bahwa nilai kebangsaan harus memiliki bentuk nyata dalam pekerjaan.
Bawaslu Sulut berharap momentum peringatan tersebut dapat memperkuat semangat seluruh jajaran untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas, pelayanan kepada masyarakat, serta pengawasan setiap proses demokrasi.
Sebab Pancasila tidak hanya hidup di dalam teks. Ia hidup ketika keadilan dipraktikkan. Ia hidup ketika persatuan dijaga. Ia hidup ketika perbedaan dihormati. Dan ia menemukan maknanya ketika setiap orang menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur.
Dari halaman Kantor Bawaslu Sulut pada 1 Oktober 2026, pesan itu kembali diingatkan.
Bahwa menjaga Pancasila bukan hanya tugas mereka yang berdiri dalam barisan upacara.
Menjaga Pancasila adalah pekerjaan bersama. Termasuk menjaga demokrasi agar tetap menjadi ruang bagi rakyat untuk menggunakan haknya secara bebas, bertanggung jawab dan bermartabat.
(Rendai Ruauw)
.
697 dilihat
